VIVAnews - Penyanyi eksentrik dari Amerika Serikat,
Lady Gaga, kemungkinan besar tidak akan bisa manggung di stadion Utama
Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia. Pasalnya, hingga detik ini Polda
Metro Jaya urung mengeluarkan surat izin penyelenggaraan konser yang
tiketnya telah ludes terjual tersebut.
Izin konser bertajuk "The
Born This Way Ball" itu belum diberikan Polda lantaran desakan dan
rekomendasi dari berbagai organisasi dan ormas Islam di negara ini,
termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Front Pembela Islam (FPI).
Ormas yang terakhir disebut bahkan mengancam memicu kerusuhan di Jakarta
jika Lady Gaga jadi tampil di bumi Indonesia.
Demi keamanan,
Polda Metro Jaya sebagai pemegang mandat penjaga stabilitas di Jakarta
memilih tidak mengeluarkan surat izin konser yang rencananya akan
digelar pada 3 Juni mendatang.
"Mabes Polri belum memberikan izin terhadap rencana konser Lady Gaga.
Polda Metro Jaya selaku penanggung jawab wilayah Jakarta tidak
memberikan rekomendasi untuk melaksanakan konser di Jakarta," kata
Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution,
dalam konfrensi pers di Gedung PTIK, Selasa 15 Mei 2012.
Kisruh
izin konser Lady Gaga ramai diberitakan di seluruh media tanah air. Saat
ini bisa dibilang ada dua isu besar yang tengah seru dibicarakan. Pertama, adalah tragedi yang memilukan, yaitu jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak yang menewaskan puluhan orang. Kedua, adalah Lady Gaga, si primadona dunia yang tidak dapat tempat di Indonesia.
Selain
media di Indonesia, perihal Lady Gaga tidak diberi izin juga santer
diberitakan media internasional. Tidak kurang ribuan laman berita di
seluruh dunia terindeks di Google, membicarakan Lady Gaga gagal
manggung. Di antaranya adalah media-media besar, sebut saja Reuters, CNN, BBC, Wall Street Journal, Daily Mail, Bloomberg, Associated Press dan Huffington Post.
Wall Street Journal, surat kabar ekonomi dan bisnis, memberikan judul “Lady Gaga Not Welcome in Indonesia, says Muslim Group” untuk
artikelnya. Dalam tulisan tersebut, dikatakan bahwa Lady Gaga ditolak
oleh tokoh muslim konservatif karena mempromosikan penyembahan pada
setan.
Padahal, lebih dari 30.000 tiket telah terjual habis, membuktikan Gaga punya Little Monster,
sebutan untuk fansnya, yang jumlahnya tidak sedikit. "Harga tiketnya
bervariasi dari Rp750.000 hingga Rp2,25 juta, harga yang tidak semua
orang Indonesia mampu membayarnya," tulis Wall Street Journal.
Reuters dalam tulisannya yang berjudul "Lady Gaga Gagged in Indonesia after Islamic Opposition" mengutip
komentar Salim Alatas, Ketua DPD FPI Jakarta Habib Salim Alatas. "Dia
adalah penyanyi vulgar yang hanya mengenakan celana dalam dan bra ketika
bernyanyi. Dia juga menyatakan diri sebagai utusan setan dan akan
menyebarkan ajaran setan," kata Salim.
Komentar tokoh FPI juga
dikutip oleh media besar di Inggris yang terkenal akan berita
featurenya, Daily Mail. "Lady Gaga menghina semua agama. Bahkan umat
Kristen di Korea menentangnya. Dia mempromosikan ajaran Setan," kata
Munarman, Juru Bicara FPI.
Cable News Network atau CNN juga tidak ketinggalan memberitakan soal nasib Lady Gaga di Indonesia. Dalam beritanya berjudul "Muslim Protests May Force Cancellation of Lady Gaga Concert in Indonesia", CNN menuliskan bahwa ketua FPI, Habib Rizieq, mengancam keamanan Jakarta jika konser Gaga jadi digelar.
"Ada
kecemasan di kalangan Islamis dan Muslim konservatif di Indonesia atas
kostum dan tarian sensual Lady Gaga yang menurut mereka 'haram', istilah
bahasa Arab yang maksudnya 'terlarang menurut hukum Islam'," tulis CNN.
CNN
juga menuliskan bahwa ini bukan kali pertama konser Gaga di mancanegara
ditolak. Sebelumnya, sebuah kelompok Kristen di Korea Selatan menolak
pagelaran tersebut. Pemerintah Korsel tidak sampai tidak memberikan
izin, hanya membatasi usia penonton konser. Alhasil, konser tersebut
hanya dihadiri mereka yang berusia 18 tahun ke atas.
"Beberapa
orang di kebudayaan tertentu memang bisa menerimanya, tapi efeknya bagi
agama sangat besar. Bahkan orang dewasa sekalipun tidak boleh melihat
penampilannya, yang berbau homoseksual dan porno," kata pendeta Yoon
Jung-hoon yang menggawangi penolakan terhadap konser Gaga.
British Broadcasting Corporation atau BBC mengangkat soal protes pemuda Indonesia di media sosial Twitter. Dalam artikel berjudul "Lady Gaga Indonesia Concert Denied Permit by Police", BBC mengatakan bahwa para Little Monster bersatu di hashtag #IndonesiaSavesGaga, berharap dapat mengubah keputusan polisi.
"#23 (@thesalshadilla), men-tweet: 'Lady Gaga adalah musisi yang
unik. Dia adalah salah satu inspirator saya'. Pemilik akun lainnya dari
Indonesia, Jonathan Mathias P, menulis: 'Nonton The Born This Way Ball selama dua jam tidak akan menyakiti rakyat Indonesia. GAGA BUKAN TERORIS!!'."
Panen Kritik
Protes
atas konser Lady Gaga disampaikan oleh Majelis Intelektual dan Ulama
Muda Indonesia, serta Forum Umat Islam (FUI) kepada Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono melalui surat. Surat permohonan penolakan itu telah
ditanggapi Sekretariat Negara yang dilanjutkan kepada Polda Metro Jaya.
Isi
suratnya meminta polisi mempertimbangkan pelaksanaan konser penyanyi
wanita yang memiliki nama asli Joanne Stefani Germanotta tersebut.
Intinya, polisi diminta agar mengeluarkan kebijakan agar suasana Ibukota
tetap kondusif.
Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, juga
mengatakan hal yang sama. Gamawan menilai Polri pasti telah memiliki
pertimbangan khusus dan dipikirkan dengan matang, dengan tidak
memberikan izin konser penyanyi yang gemar berdandan nyentrik itu.
"Pastilah Pak Kapolri punya pertimbangan untuk masyarakat Indonesia,"
katanya saat ditemui di Jakarta, Rabu, 16 Mei 2012.
Keputusan
Polda Metro Jaya untuk tidak mengeluarkan izin konser Lady Gaga diprotes
pemerhati musik Indonesia, Bens Leo. Menurutnya, pembatalan konser
beberapa minggu sebelum hari-H oleh polisi sangat tidak lazim.
"Yang
menjadi pertanyaan mengapa konser Lady Gaga dibatalkan setelah ada
pihak mengancam akan membuat chaos jika konser tetap digelar," kata Bens
kepada VIVAnews.com, Rabu 16 Mei 2012.
Bens Leo menyayangkan
pembatalan konser Lady Gaga di Indonesia oleh polisi. "Konser Lady Gaga
adalah rangkaian World Tour-nya, dari 27 negara. Indonesia masuk di
dalamnya, dan negara terakhir adalah Spanyol, harusnya kita bangga,"
ujarnya dengan nada kecewa.
Pengamat musik lainnya, Denny Sakrie,
angkat bicara. Dia mempertanyakan alasan polisi yang menolak Lady Gaga
karena berpenampilan erotis. "Kalau mau melihat alasan itu, yang lebih
erotis dari Lady Gaga banyak di sini, tayangan-tayangan YouTube dan
acara musik dangdut di daerah apa nggak lebih vulgar?" ujar Sakrie.
Tidak
hanya dari kalangan musisi, kritikan juga datang dari anggota dewan.
Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin,
mengatakan bahwa polisi gamang dalam melaksanakan tugas pokoknya ketika
dihadapkan pada ancaman ormas.
"Mereka (Polri) jadi tidak
percaya diri ketika dihadapkan dengan sekelompok orang atau ormas yang
ingin memaksakan kehendaknya," kata Tubagus.
Kasus ini, ujarnya,
juga akan menjadi preseden buruk terhadap penegakan hukum di seluruh
wilayah NKRI. "Artinya masyarakat sudah semakin tak percaya terhadap
aparat ketika aparat mudah didikte siapa pun," kata Tubagus.
Terakhir,
jelas Tubagus, negara telah gagal menjaga semangat pluralisme di
Republik ini. "Seni adalah seni, harus dipandang sebagai karya. Andaikan
ada yang kurang diterima oleh sebagian masyarakat, selesaikanlah dengan
cara bermartabat, bukan dengan cara ancaman, intimidasi, atau tindakan
kekerasan," kata Tubagus.
Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal
Untung S Rajab, membantah bahwa keputusan mereka diambil bukan karena
ancaman ormas. Masyarakat, ujarnya, harus melihat ini lebih luas lagi
dan secara obyektif.
"Saya tetap tidak merekomendasi, karena saya
melindungi budaya kita. Permalasahan setuju dan tidak setuju itu
demokrasi," kata Untung.
Meski demikian, Kapolda tidak menyangkal bahwa usulan dari ormas yang
menolak konser Lady Gaga juga dijadikan acuan untuk tidak mengeluarkan
rekomendasi. Namun, secara keseluruhan ada delapan komponen yang
menyatakan keberatan atas konser itu. "Kemudian pertimbangan lain
seperti aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya juga kita
pertimbangkan," katanya.
